Netranews.co.id, Sumenep – Penguatan sektor pertanian nasional membutuhkan figur yang tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga memiliki pengalaman membangun komunikasi dengan petani dan organisasi di berbagai daerah. Jumat, 24 Juli 2026.
Atas pertimbangan itu, tokoh muda asal Kabupaten Sumenep, Kiai Ahmad Faris Hamdi alias Gus Ayiek, menyebut Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Menurut Gus Ayiek, pengalaman Don Muzakir dalam memimpin organisasi tani menjadi salah satu modal penting untuk mendukung percepatan program swasembada pangan yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau memiliki kapasitas, kompetensi, dan komitmen untuk memajukan pertanian di Indonesia. Saya juga tidak meragukan pengalaman beliau untuk mengawal percepatan swasembada pangan yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Ayiek di Sumenep, Jumat.
Gus Ayiek menilai tantangan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi. Persoalan distribusi pupuk, penguatan kelembagaan petani, hingga peningkatan produktivitas juga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Di titik itu, kata dia, pengalaman Don Muzakir membangun jaringan Tani Merdeka Indonesia di berbagai daerah dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat.
Don Muzakir disebut aktif melakukan konsolidasi organisasi di sejumlah daerah. Penguatan jaringan tersebut bahkan didorong hingga tingkat desa.
“Kalau melihat kompetensi, rekam jejak, integritas, dan pengalamannya, menurut saya, Pak Don Muzakir paling layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian,” ujar Gus Ayiek.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perubahan posisi di lingkungan Kementerian Pertanian. Wakil Menteri Pertanian sebelumnya, Sudaryono, telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski begitu, Gus Ayiek, yang merupakan pengasuh muda Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, sekaligus penasihat Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumenep, menegaskan bahwa keputusan pengangkatan wakil menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Keputusan pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden,” pungkasnya. (red)
