Netranews.co.id, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Dua penghargaan tersebut masing-masing sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Indeks Harga Konsumen (IHK) dan TPID Daerah Paling Koordinatif.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Bupati Ipuk mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, bukan hanya kinerja pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Banyuwangi berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
“Penghargaan ini bukan semata-mata karena kinerja Pemkab, melainkan buah kerja keras banyak pihak di Banyuwangi. Ke depan, kami berkomitmen terus menguatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi di daerah,” kata Ipuk.
Salah satu program yang menjadi faktor keberhasilan Banyuwangi meraih penghargaan TPID terbaik adalah Reborn Metawangi atau Pertanian Rendah Karbon dan Mekanisasi Alsintan untuk Menekan Inflasi Pangan Banyuwangi.
Program tersebut mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan penguatan rantai pasok padi melalui mitigasi risiko iklim, penggunaan alat dan mesin pertanian modern, serta penerapan sistem produksi rendah karbon.
Dalam pelaksanaannya, program ini memanfaatkan teknologi PPAI (Plant and Soil Health, Productivity, Assistance, and Innovation) untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan penggunaan bahan kimia.
Ipuk menjelaskan, penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas panen rata-rata sebesar 10 hingga 15 persen. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk dapat dikurangi tanpa mengorbankan kuantitas maupun kualitas hasil panen.
Pengembangan ekosistem beras rendah karbon atau low-carbon rice tersebut melibatkan sejumlah pihak. Pemkab Banyuwangi berperan sebagai koordinator, PT Pandawa Agri Indonesia menangani budidaya, pendampingan, dan teknologi, sedangkan Danone Banyuwangi melalui PT Tirta Investama mendukung riset.
Selain itu, Balai Penyuluh Pertanian bertugas mengoordinasikan kelompok tani, sementara Bulog berperan sebagai pembeli hasil produksi sekaligus mendukung pemasaran beras.
Menurut Ipuk, kolaborasi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan pasokan beras, tetapi juga memperkuat hubungan antara produksi dan kebutuhan pasar di Banyuwangi.
Di luar program pertanian rendah karbon, Pemkab Banyuwangi juga menjalankan sejumlah langkah rutin pengendalian inflasi. Di antaranya pemantauan dan evaluasi pasokan pangan, stabilisasi harga di pasar, penyelenggaraan pasar murah, serta Gerakan Pangan Murah.
Program tersebut dilaksanakan bersama Bulog, Bank Indonesia, gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi petani, dan sejumlah mitra lainnya.
Sementara itu, penghargaan sebagai TPID Daerah Paling Koordinatif diberikan karena Pemkab Banyuwangi dinilai mampu membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pengendalian inflasi, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. (Rif/red)
