Netranews.co.id, Sumenep – Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, evaluasi manajemen dan struktural PT Sumekar Line. Senin, 24 Februari 2025.
Hal tersebut disampaikan saat audiensi menyusul berhentinya berlayar kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang menjadi armada satu-satunya milik BUMD Sumenep lantaran subsidinya tidak diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Kapal itu berhenti beroperasi sejak Desember 2024 sampai sekarang karena alasan habis kontrak dan subsidi yang tidak diperpanjang. Tapi, masyarakat kepulauan tidak mau tau persoalan itu, jadi kami berharap DBS III ini kemudian dioprasikan secara normal, untuk melayani masyarakat kepulauan,” ujar Ahmad Khairuddin selaku Ketua Umum IMKS.
Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Sumenep dan PT Sumekar Line untuk segera memberikan solusi pasti kepada masyarakat kepulauan yang sangat membutuhkan transportasi laut.
“Segera selesaikan persoalan manajemen di tubuh PT Sumekar line, keuangannya pun harus transparan. Apalagi transportasi laut ini menyangkut kebutuhan masyarakat kepulauan di segala sektor,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengapresiasi kedatangan IMKS dan berjanji akan menuntaskan masalah tersebut.
“Awalnya itu ada Surat Edaran bersama dari Mendagri dan keuangan bahwa dari Desember 2024 itu kegiatan-kegiatan barjas (barang dan jasa, red) dipending dulu, kemudian muncul Inpres Nomor 01 tahun 2025 sehingga subsidi itu tidak diproses,” kata Edi Rasiyadi.
Ia menambahkan bahwa proses administrasi dan pemberkasan yang menjadi kendala itu akan dirampungkan di minggu pertama bulan puasa agar pada saat itu juga kapal bisa beroperasi.
“Untuk subsidi dan mudik gratis itu nanti juga tidak akan ada perubahan dan akan segera diproses. Efisiensi itu tidak berdampak ke subsidi,kepulaua,” jelasnya.
Ia juga menegaskan agar PT Sumekar segera menyelesaikan persoalan administrasi-administrasi berkaitan dengan izin pelayaran agar kapal segera beroperasi.
Pihaknya berharap agar semua DBS III itu bisa segera melayani pelayaran masyarakat kepulauan.
“Saya sudah minta agar minggu ini soal administrasi itu sudah selesai. Insya Allah minggu pertama bulan Ramadhan semuanya sudah clear dan DBS III sudah beroperasi,” kata dia lebih lanjut. (Dim/red)
