Netranews.co.id, Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat terdampak. Sabtu, 20 Desember 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mengambil langkah konkret untuk memastikan respons bencana berjalan efektif. Hal itu disampaikan Tito dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan anggaran dan logistik. Bantuan lintas daerah tersebut dinilai memperkuat percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total Rp 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana sekitar Rp 5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp 48 miliar,” kata Tito dikutip dari laman resmi setkabgoid.
Tito juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi sejak 10 Desember lalu untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan KTP yang hilang, tanpa dipungut bayaran,” ungkapnya.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan dari pihak non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama di sejumlah wilayah terdampak.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan berupa hunian tetap,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, sebanyak 2.600 unit hunian tetap akan dibangun tanpa menggunakan APBN. Rinciannya, Aceh mendapatkan 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 600 unit.
“Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyebut pemerintah juga melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan akan kita lihat kemampuan daerah. Jika tidak mampu, akan kita ambil alih. Untuk yang rusak berat nanti akan kami koordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum,” pungkas Tito. (ril/cun)
