Netranews.co.id, Sumenep – Hasil serap aspirasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, fokus pada lima sektor strategis, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan perhubungan. Selasa, 31 Maret 2026.
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses II Tahun Sidang 2026, pada Selasa (3/03/2026) siang.
Juru Bicara Fraksi PPP, Hairul Anam, menjelaskan bahwa kegiatan reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 April 2026 tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari ulama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, hingga petani dan nelayan.
Ia mengatakan bahwa hasil reses ini merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Pertama, Hairul menyampaikan sejumlah masalah di sektor pendidikan yang menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat, khususnya terkait ketimpangan sarana dan prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN.
Menurutnya, terdapat kendala vital dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu akibat keterbatasan akses teknologi di wilayah yang masih mengalami blank spot internet baik di daratan maupun kepulauan.
“Banyak sekolah, terutama tingkat dasar, yang kondisi ruang kelasnya sudah tidak layak dan membutuhkan rehabilitasi segera,” tambahnya, saat melaporkan hasil serap aspirasi.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep itu juga menyoroti, kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari harapan, bahkan sebagian besar tenaga pendidik non-ASN dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PPP mencatat bahwa akses layanan rujukan dan penanganan stunting masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Sumenep.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah terpencil masih kesulitan menjangkau rumah sakit akibat keterbatasan tenaga medis spesialis dan fasilitas kesehatan yang belum merata.
“Persoalan stunting juga membutuhkan langkah taktis dan terukur agar dapat ditekan secara signifikan,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, hasil reses menunjukkan banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dan minimnya penerangan jalan umum yang membahayakan pengguna jalan.
Hairul menyebutkan bahwa sejumlah ruas jalan di wilayah kepulauan maupun daratan mengalami kerusakan parah yang bahkan tidak dapat dilalui saat musim hujan sehingga menghambat aktivitas ekonomi warga.
Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap pembangunan dan perbaikan jembatan serta akses jalan penghubung antarwilayah yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Sementara itu, pada sektor pertanian, Fraksi PPP menemukan bahwa persoalan utama terletak pada keterbatasan air irigasi serta fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani saat panen raya.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret agar petani tidak terus mengalami kerugian akibat harga yang tidak stabil,” tegasnya.
Di sektor perhubungan, ia menambahkan bahwa konektivitas antarwilayah serta fasilitas pelabuhan masih perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas dan pengembangan potensi wisata daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan tangkis laut untuk mengatasi abrasi yang telah merusak permukiman warga di sejumlah wilayah pesisir.
Secara keseluruhan, ia menyimpulkan bahwa hasil reses ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kesimpulan kami, pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti seluruh aspirasi ini dengan kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya tegas. (Dim/red)
