Netranews.co.id, Sumenep – Memasuki musik kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memetakan sebanyak 76 Desa dari 19 Kecamatan di daratan dan kepulauan sebagai kawasan rawan kekeringan. Jum’at, 03 Juli 2026.
Pemetaan itu menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyiapkan langkah penanganan, mulai dari distribusi bantuan air bersih hingga penyusunan program mitigasi jangka panjang.
Data desa rawan kekeringan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 tentang Penetapan Lokasi Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.
Dalam pemetaan tersebut, setiap desa diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerawanan yang meliputi kategori kering kritis, kering langka, kering langka terbatas, hingga kering langka kritis.
Sebaran wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berada di sejumlah kecamatan daratan, di antaranya Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, serta beberapa kecamatan lainnya.
Potensi krisis air bersih juga diprediksi terjadi di wilayah kepulauan, meliputi Kecamatan Arjasa, Kangayan, Gayam, Raas, Giligenting, Talango, Masalembu, Nonggunong, hingga Sapeken.
Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep, Abd. Kadir, mengatakan desa yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan air bersih.
Ia menjelaskan berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya, wilayah yang tergolong kering kritis umumnya mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sekitar satu bulan setelah musim kemarau berlangsung.
“Sudah ada pemetaan. Biasanya setelah satu bulan musim kemarau, daerah-daerah yang kering kritis mulai membutuhkan suplai air bersih. Itu memang menjadi prioritas yang perlu kita suplai di awal,” ujar Abd. Kadir, Kamis (02/07/2026).
Selain menjadi acuan penyaluran bantuan air bersih, hasil pemetaan tersebut juga dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai program pengurangan risiko bencana kekeringan.
Kadir menyampaikan pihaknya terus berkolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Kodim, dalam memperluas program pengeboran sumur di wilayah yang berulang kali mengalami krisis air.
Menurutnya, program penyediaan sumber air tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif di sejumlah desa.
Ia mengungkapkan beberapa wilayah yang sebelumnya masuk kategori kering kritis kini mengalami penurunan tingkat kerawanan setelah memiliki sumber air baru hasil program pengeboran.
Kondisi tersebut, lanjutnya, secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi bantuan air bersih dari pemerintah.
“Ada beberapa daerah yang awalnya kering kritis, sekarang sudah menjadi kering langka dengan bantuan pengeboran yang dilakukan pemerintah, termasuk bersama Kodim. Upaya ini terus kami lakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap suplai air bersih dari pemerintah,” pungkasnya.
BPBD Kabupaten Sumenep memastikan langkah mitigasi dan penyediaan sumber air akan terus diperkuat agar dampak kekeringan pada musim kemarau 2026 dapat ditekan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. (Dim/red)
