Netranews.co.id, Sumenep – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep mempertimbangkan menempuh jalur hukum menyusul beredarnya surat permohonan bantuan dana yang menggunakan nama dan atribut KNPI di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa. Sabtu 21 November 2026.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas pengurus DPD KNPI Sumenep yang berlangsung di kantor sekretariat, Jalan Dr. Cipto Nomor 19, Kolor.
Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan pengurus telah melakukan pencermatan terhadap surat yang beredar dengan membandingkannya dengan dokumen legalitas AHU dan sertifikat merek KNPI yang dimiliki organisasinya.
Dari hasil pencocokan tersebut, pihaknya menilai perlu mempertimbangkan langkah hukum atas penggunaan nama dan atribut KNPI yang dinilai belum memiliki kejelasan legitimasi kelembagaan.
“Setelah melakukan pencermatan dan pencocokan dengan dokumen legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang kami miliki, kami memandang perlu mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas dan atribut KNPI yang tidak memiliki kejelasan legitimasi organisasi,” kata Khairul Umam.
Meski demikian, keputusan untuk menempuh jalur hukum belum ditetapkan. DPD KNPI Sumenep masih akan berkoordinasi dengan DPD KNPI Jawa Timur dan DPP KNPI guna memperoleh petunjuk mengenai mekanisme penyelesaian persoalan tersebut.
Umam menegaskan, langkah yang dipertimbangkan pengurus merupakan bagian dari upaya menjaga nama baik dan kehormatan organisasi. Ia juga menyebut LSM KNPI tidak tercantum dalam struktur kelembagaan KNPI yang dipimpinnya.
“Setiap pihak tentu memiliki hak untuk mendirikan organisasi, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan menggunakan atau mengatasnamakan struktur dan identitas kelembagaan KNPI,” ujarnya.
Persoalan ini bermula dari beredarnya surat permohonan bantuan dana tertanggal 20 November 2026 yang ditujukan kepada sejumlah OPD dan pemerintah desa di Kabupaten Sumenep.
Surat tersebut menggunakan kop DPP KNPI. Namun, pada bagian pengesahan tercantum stempel LSM KNPI Indonesia disertai keterangan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.
Perbedaan identitas pada dokumen tersebut kemudian menjadi perhatian DPD KNPI Sumenep dan mendorong pengurus melakukan pencocokan dokumen sebelum menentukan langkah organisasi selanjutnya. (Sen/red)
