Netranews.co.id, Bangkalan – Ratusan masyarakat Bangkalan menggelar demonstrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur. Mereka menuntut Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS yang diduga ada kecuranganSenin 19 Februari 2024.
Demonstrasi yang menamakan dirinya Jaringan Pengawal Demokrasi Bangkalan (JPDB) mengatakan, aksi itu dilakukan karena ditemukan banyak kejanggalan yang mengarah pada dugaan kecurangan saat pemilihan umum (Pemilu) 14 februari 2024 kemarin.
Mathur Husyairi salah satu Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura dari Partai Bulan Bintang (PBB) telah melaporkan temuan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu setempat.
Mathur yang ikut hadir dalam aksi tersebut menyampaikan, pihaknya telah mengantongi banyak bukti atas pelanggaran pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan aturan.
“Kita Ingin mengawal proses demokrasi, ingin Pemilu di seluruh Indonesia berjalan dengan prinsip-prinsip Pemilu,” tegasnya di tengah massa aksi.
Sementara kordinator aksi, Ahmad Ainur, mengklaim, kecurangan yang ditemukan sangat terstruktur. Dugaan kecurangan terjadi untuk pemilihan calon presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan sampai tingkat bawah DPRD kabupaten atau kota.
Salah satu temuan modus kecurangan Pemilu di Bangkalan yakni, penyelenggara Pemilu sudah melakukan pembagian rekapitulasi suara pada salah satu calon tertentu baik presiden maupun DPR.
“Daftar pemilih tetap (DPT) hampir seratus persen digunakan, tapi ini langsung dicoblos sendiri oleh panitia dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” urainya.
Kejanggalan lain, jumlah DPT yang menyalurkan suaranya tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS. “Banyak surat suara yang digunakan, padahal masyarakat yang datang bisa dihitung dengan jari, bila dipresentasekan 60 persen tapi faktanya bila di rekapitulasi di C-hasil banyak yang melampaui dari 60 persen,” Jelas Ahmad Anur.
Ahmad Anur berharap aksi ini bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh Bawaslu dan KPU Bangkalan dengan melakukan penghitungan ulang atau pemilihan suara ulang (PSU) se-kabupaten Bangkalan.
“Berdasarkan bukti yang ada, harusnya Bawaslu melakukan langkah untuk hitung ulang atau PSU semua” harapannya.
Menanggapi hal itu ketua Bawaslu Bangkalan, Mustain Saleh mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi. Total ada 12 laporan dan sudah mengeluarkan delapan rekomendasi untuk dilakukan PSU.
“Sebelum masa aksi datang, Bawaslu sudah melakukan kajian di 12 TPS yang akan kita gelar PSU, dari 12 itu sudah 8 rekomendasi dikirim ke KPU, dan sampai hari ini masih 3 yang keluar jadwalnya,” terangnya. (Sani/bri)