Netranews.co.id, Sumenep – Sejumlah warga dari kalangan mahasiswa dan pemuda asal Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, keluhkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Selasa, 8 April 2025.
Kondisi jalan yang terlihat tidak layak guna itu terbentang dari Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa hingga tiga Desa di Kecamatan Kangayan, yaitu Desa Batuputih, Tembayangan dan Cengkramaan.
Pemuda asal Desa Batuputih, Alimni mengatakan bahwa jalan itu menjadi penghubung antar kecamatan di bagian selatan yang biasa dilewati pelajar ke sekolah dan pedagang yang hendak pergi ke pasar.
“Anak-anak yang pergi ke sekolah sering terlambat karena faktor jalan tersebut, terutama saat musim hujan. Tapi karena tidak ada jalan lain, selalu kami paksakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (08/04).
Menurutnya, Pemkab Sumenep tidak adil dalam menganggarkan pembangunan jalan. Sebab, kata dia, yang dibangun hanya jalan di bagian utara saja, sementara jalan poros yang sangat vital di bagian selatan sama sekali tidak tersentuh.
“Jalan poros itu bukan cuma satu yang vital, tetapi di bagian selatan juga menjadi akses utama bagi masyarakat. Jadi pembangunan itu harus adil. Karena akibat jalan yang rusak ini, harga-harga kebutuhan di tiga desa itu jadi mahal,” tandasnya.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja Madura, Abdurrahman Saleh yang berasal dari Desa Cengkramaan juga menyampaikan kritiknya terhadap Pemerintah Daerah yang tidak memperhatikan jalan poros di Kangayan.
Ia menekankan pentingnya peran Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kesenjangan. Salah satunya, lanjutnya, Pemerintah Desa yang juga harus berperan aktif berkoordinasi dan menginformasikan kepada Pemkab mengenai kondisi jalan yang ada.
“Pemerintah Desa juga harus mendesak Pemkab agar jalan ini secepatnya bisa diperbaiki,” tegasnya.
“Dan harapan saya kepada Pemkab juga, Pemkab harus lebih memperhatikan apa yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat, khususnya jalan dari Sawah Sumur sampai Cengkramaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Eri Susanto belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi melalui WhatsApp-nya. Selain itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga belum memberikan respon saat dikonfirmasi. (Dim/red)
