Netranews.co.id, Sumenep – Polemik jalan rusak di Jalur Selatan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundang banyak protes dari pemuda setempat. Kamis, 10 April 2025.
Bahkan, suara pemuda dan mahasiswa asal Kecamatan Kangayan sempat panas di sejumlah platform media sosial karena menampilkan potret jalan yang tidak layak guna di Pulau Cukir itu.
- Diunggah di TikTok
Pemuda asal Desa Batuputih, Kecamatan Kangayan, dengan akun TikTok @Alim_a sempat beberapa kali mengunggah video yang menunjukkan kesulitan warga saat melewati jalan dari Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa menuju Desa Batuputih, Tembayangan hingga Cangkramaan, Kecamatan Kangayan.
Bahkan, dalam video tersebut terlihat pengguna jalan harus melalui jalur yang ekstrim seperti menuruni jurang yang cukup curam untuk beraktivitas di jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Pulau Kangean itu.
“Bapak, tolong lihat ini! Jalan menuju Desa Tembayangan sampai Cangkramaan sudah tidak bisa diakses, jadi pemuda terpaksa melewati jalan dari Desa Jukong-Jukong,” kata pemuda di video tersebut.
Unggahan video TikTok di akun @Alim_a cukup banyak menuai komentar dari netizen setempat yang juga merasakan kesusahan untuk menempuh jalan di jalur tersebut.
- Jalan Utama Masyarakat
Pemilik akun tersebut, Alimni mengatakan bahwa jalan itu menjadi penghubung antar kecamatan di bagian selatan yang biasa dilewati pelajar ke sekolah dan pedagang yang hendak pergi ke pasar.
“Anak-anak yang pergi ke sekolah sering terlambat karena faktor jalan tersebut, terutama saat musim hujan. Tapi karena tidak ada jalan lain, selalu kami paksakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (08/04).
Menurutnya, Pemkab Sumenep tidak adil dalam menganggarkan pembangunan jalan. Sebab, kata dia, yang dibangun hanya jalan di bagian utara saja, sementara jalan poros yang sangat vital di bagian selatan sama sekali tidak tersentuh.
“Jalan poros itu bukan cuma satu yang vital, tetapi di bagian selatan juga menjadi akses utama bagi masyarakat. Jadi pembangunan itu harus adil. Karena akibat jalan yang rusak ini, harga-harga kebutuhan di tiga desa itu jadi mahal,” tandasnya.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja Madura, Abdurrahman Saleh yang berasal dari Desa Cengkramaan juga menyampaikan kritiknya terhadap Pemerintah Daerah yang tidak memperhatikan jalan poros di Kangayan.
Ia menekankan pentingnya peran Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kesenjangan. Salah satunya, lanjutnya, Pemerintah Desa yang juga harus berperan aktif berkoordinasi dan menginformasikan kepada Pemkab mengenai kondisi jalan yang ada.
“Pemerintah Desa juga harus mendesak Pemkab agar jalan ini secepatnya bisa diperbaiki,” tegasnya.
“Dan harapan saya kepada Pemkab juga, Pemkab harus lebih memperhatikan apa yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat, khususnya jalan dari Sawah Sumur sampai Cengkramaan,” pungkasnya.
- Dianggarkan Rp.50 miliar lebih, Tahap pertama Rp.20 miliar
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Wahyudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif telah menganggarkan untuk pembangunan jalan di Kepulauan Kangean.
“Pemda dan legeslatif sudah beruapaya semaksimal mungkin bagaimana supaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Kangean itu segera terealisasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, pada Rabu (09/04).
Ia menjelaskan, saat ini realisasinya masih di tahap awal dengan lokasi pembangunan jalan di poros Desa Pabian, Kecamatan Kangayan dengan anggaran Rp.20 miliar lebih.
“Jadi yang dilelang untuk poros Desa Pabian itu baru tahap awal yang sampai Rp.20 miliar itu. Untuk total APBD dan DAK yang dialokasikan ke jalan di Kepulauan Kangean itu lebih dari Rp.50 miliar, dan akan direalisasikan tahap selanjutnya juga,” jelasnya.
- Terhambat Inpres No.01/012025
Anggota Dewan asal Kepulauan itu juga mengungkapkan bahwa tahap awal untuk pembangunan jalan di poros Pabian itu sudah dilelang, namun belum dilaksanakan karena efisiensi anggaran.
“Untuk Kangayan awalnya sudah dianggarkan Rp.20 miliar, bahkan sudah lelang. Tapi karena ada inpres No. 01 Tahun 2025 soal efesiensi anggaran, maka sementara dipending dulu,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Akhmad Yasid selaku Anggota Komisi III DPRD Sumenep yang menyebut proyek jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu seharusnya sudah berjalan.
“Kalau kita mengacu pada data, proyek yang di Pulau Kangean itu anggarannya Rp.20 lebih dan sudah dilelang. Tapi karena efisiensi anggaran itu, semua anggaran dipending dulu,” sebutnya, pada Kamis (10/04).
Ia mengungkapkan, pihaknya turut prihatin melihat kondisi masyarakat Kepulauan yang belum bisa merasakan jalan yang layak.
“Jika kondisinya benar demikian, kita turut prihatin. Apalagi kalau benar jalan itu merupakan jalan poros di bagian selatan, Pemda harus juga segera melakukan perbaikan di jalan itu,” ungkapnya.
Ia juga mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) agar hal-hal yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat itu lebih diperhatikan.
“Kita sebagai wakil rakyat juga akan mendorong Pemkab melalui DPUTR agar lebih fokus pada pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata dia lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan,Kepala DPUTR masih belum memberikan respon saat diminta konfirmasi resmi mengenai jalan rusak di jalur selatan Kecamatan Arjasa sampai Kangayan. (Dim/red)
