Netranews.co.id, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, beri catatan kritis sebagai upaya mendorong normalisasi listrik di Pulau Giliraja yang diulas dalam Dialog Publik Forum Lintas Tokoh (FLT) di Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting. Senin, 21 April 2025.
Dalam dialog publik (20/05) kemarin, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai masalah pelik yang biasa dirasakan masyarakat kepulauan.
Hal itu disampaikan secara tegas demi mendorong dan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan PLN untuk merealisasikan layanan listrik hingga 12 jam di Pulau Giliraja.
“Listrik bukan sekadar kebutuhan, tapi kebutuhan dasar yang vital,” ujarnya.
Menurutnya, akses listrik di Pulau Giliraja yang terbatas itu tidak hanya terkendala persoalan teknis, namun juga berkaitan dengan kebijakan strategis Pemkab Sumenep.
Oleh karena itu, Ia mengapresiasi langkah pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat Giliraja dengan menaikkan durasi listrik secara bertahap dari 0 jam ke 3 jam, kemudian 6 jam, dan akan menjadi 12 jam.
“Itu bukti ada goodwill. Tanpa niat baik dari pemerintah, kita hanya akan dapat janji-janji manis yang tak kunjung ditepati,” tandasnya.
Tidak hanya itu, demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur soal listrik di Giliraja, ia juga menyampaikan kritik pedas nan konstruktif terhadap PLN secara manajerial.
Sebab, menurutnya internal PLN ini perlu dibenahi karena menunjukkan adanya persoalan teknis yang bisa jadi berakar dari ketidaktertiban manajerial.
“Jangan-jangan listrik mati bukan karena mesinnya rusak, tapi karena masalah teknis di tingkat lapangan yang belum ditangani secara serius,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti soal ketimpangan antara daratan dan kepulauan yang sangat kontras dimana seolah-olah listrik itu menjadi barang mewah bagi masyarakat pulau karena kelangkaannya.
“Sudah cukup masyarakat kita berdamai dengan jalan rusak, sinyal lemah, dan listrik yang sering mati. Kini saatnya kita hadir dan memberi mereka hak dasar sebagai warga negara yang seutuhnya,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak terlibat untuk berbenah dan memperjuangkan soal kesejahteraan bersama. Bahkan, ia sebagai wakil rakyat menyatakan bahwa dirinya siap duduk bersama eksekutif untuk mencari solusi konkret, termasuk jika dibutuhkan dukungan anggaran tambahan.
Lebih lanjut, ia berharap di Pulau Giliraja layanan listrik tidak hanya 12 jam ke depannya, tetapi bisa tetap menyala hingga 24 jam agar masyarakat setempat bisa merasakan manfaatnya. (Dim/red)
