Netranews.co.id, Sumenep – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Wiraraja Madura menggelar audiensi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada Kamis (24/04), untuk menyoal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kepulauan Kangean. Kamis, 24 April 2025.
Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Bupati Sumenep dan di temui langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengeloala Keuangan dan Aset Daerah) (BPKAD).
Dalam audiensi itu, PMII Wiraraja menyampaikan kegelisahan masyarakat kepulauan atas kondisi jalan yang rusak dan belum merata pembangunannya setelah lama di janjikan oleh pemerintah daerah.
Ketua Komisariat PMII Wiraraja, Alfarisi menyampaikan bahwa Kegiatan audiensi ini dalam rangka mengawal transparansi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Pulau Kangean sebesar Rp.20 miliar sesuai dengan data dari LPSE Sumenep.
“Kita hadir kesini untuk menanyakan DAK untuk pembangunan jalan di kangean yang Rp.20 miliar, apakah masih akan dialokasikan atau tidak, karena kami dapat informasi bahwa anggaran itu tidak jadi dialokasikan imbas efisiensi anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II PMII Wiraraja Bidang Eksternal, Ahmad Faiq Hasan menekankan bahwa akses jalan yang memadai merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat di Kepulauan Kangean, tetapi jalan poros kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan masih rusak dan susah untuk di lalui.
Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jalan poros dari Desa Kalinganyar menuju Desa Pajennanger masih rusak parah padahal sudah lama di janjikan akan di perbaiki oleh Pemerintah Daerah setempat.
“Kami datang dengan harapan besar agar pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi infrastruktur jalan di Kangean, bukan hanya janji-janji saat kampanye yang disampaikan oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo,” tegasnya, saat audiensi.
Menurutnya, jalan yang rusak ini bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi kesehatan dan pendidikan masyarakat.
“Bahkan sejumlah titik perekonomiannya hancur gara-gara jalan rusak, harga bahan pokok jadi jauh lebih mahal ketimbang daerah lain karena akses jalan untuk memasok barang sangat susah dilalui,” ungkapnya.
Faiq menilai keputusan pemerintah yang hanya memberikan sedikit porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten sumenep terutama wilayah kepualaun menunjukkan ketimpangan dalam perencanaan pembangunan dan tidak sesuai dengan apa yang sudah di janjikan oleh Bupati Sumenep.
“Kami sangat kecewa melihat alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Sumenep, terutama di Kangean yang begitu minim. Ini mencerminkan bahwa wilayah kepulauan belum menjadi prioritas, padahal kebutuhan masyarakat di sana sangat mendesak,” tukasnya.
Pihaknya juga mendesak Pemkab Sumenep untuk meninjau kembali kebijakan anggaran untuk infrastruktur jalan dan mendorong adanya pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada wilayah daratan.
“Audiensi ini merupakan bentuk konsistensi PMII Wiraraja dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang selama ini masih termarjinalkan,” tegasnya.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR, Slamet Supriyadi yang menemui audiensi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di Kabupaten Sumenep yang masuk ke PUTR tahun ini sepenuhnya dari APBD hanya Rp.19 miliar, sementara yang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.20 miliar itu sudah tidak ada.
“Untuk di Kangean itu hanya dialokasikan ke jalan poros kecamatan arjasa dan kangayan dapat Rp.2 miliar, itu pembangunannya akan di laksanakan dari timur, jalan poros Kalinganyar sampai Pajennangger dapat anggaran Rp.1 miliar dan Pemeliharaan jalan dari Batu Guluk Rp.400 juta,” ungkap Supriyadi.
Sementara Perwakilan BPAKD, Ferdiansyah juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian PMII Wiraraja dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan telah masuk dalam rencana prioritas daerah tahun anggaran 2025.
“Benar kita dapat porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dari DAK sebesar Rp.20 miliar lebih untuk Kepulaun Kangean dan itu sudah selesai lelang dan tender tetapi karena terdampak Inpres presiden No 1 Tahun 2025 sehingga anggaran tersebut di ambil lagi oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
“Kita masih belum tau apakah anggaran itu akan di kembalikan dari ke daerah atau tidak karena terkena inpres no 1 tahun 2025,” pungkasnya. (Dim/red)
