Netranews.co.id, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengungkapkan adanya defisit anggaran sebesar Rp181,45 miliar dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Temuan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumenep, Senin (2/6/2025).
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menjelaskan bahwa angka defisit tersebut muncul setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD merampungkan pembahasan laporan pertanggungjawaban bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
“Dari hasil pembahasan, ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar. Namun, setelah dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto yang mencapai Rp441,24 miliar, maka tercatat defisit sebesar Rp181,45 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini memandang kondisi tersebut sebagai sinyal positif. Menurutnya, angka SILPA tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan SILPA tahun 2023 yang mencapai Rp411,54 miliar. Penurunan SILPA ini mengindikasikan penyerapan anggaran untuk program pembangunan berjalan lebih efektif dan signifikan.
“Walaupun tercatat defisit, penurunan SILPA yang drastis menunjukkan kinerja pembangunan di Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas utama ke depan dan berpesan agar upaya peningkatan PAD tidak membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD tetap menjadi fokus, tetapi tidak boleh menjadikan pajak yang memberatkan rakyat sebagai target utama. Pemerintah harus cermat dalam menggali potensi daerah tanpa menambah beban ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD turut mengapresiasi sejumlah capaian positif Pemkab Sumenep, di antaranya peningkatan PAD sebesar 1,84% dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian predikat “Sangat Berhasil” untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
“Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan.
Namun, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius terhadap rekomendasi yang telah kami sampaikan, agar pembangunan semakin merata dan berkualitas,” pungkasnya. (Adv/dim)
