Netranews.co.id, Opini – Sungguh ironis menyaksikan dinamika transportasi laut di Kabupaten Sumenep, khususnya kapal DBS III milik PT. Sumekar Line yang hingga saat ini tidak kunjung menunjukkan perbaikan signifikan. Selasa, 03 Juni 2025.
Sebagai satu-satunya badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pelayaran rakyat, PT. Sumekar line diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas antara daratan dan kepulauan, namun perseroan ini justru jalan di tempat, bahkan cenderung memperburuk kondisi mobilitas masyarakat kepulauan, hal ini ditandai dengan sering mangkraknya Kapal milik pemerintah daerah tersebut.
Keluhan demi keluhan terkait pelayanan PT Sumekar Line seolah menjadi lagu sumbang yang terus berulang. Pengoperasian kapal yang tidak jelas, kondisi kapal yang kurang terawat, fasilitas yang minim, menjadi catatan kusam yang dihadapi masyarakat kepulauan. Masyarakat kepulauan yang scharusnya benar-benar diayomi justru seringkali dianak tirikan. Bagaimana mungkin aktivitas ekonomi, akses kesehatan, dan kelancaran pendidikan dapat berjalan optimal jika urat nadi transportasinya saja compang-camping? Di mana komitmen bupati sejak awal jabatan sampai100 hari kepemimpinannya? Jangan sampai jargon bismillah melayani berganti bismillah menghindari!
Pemerintah Kabupaten Sumenep secara rutin mengalokasikan subsidi yang tidak sedikit kepada PT Sumekar Line, yaitu Rp.4 miliar setiap tahunnya. Dengan dana tersebut seharusnya dapat meringankan beban biaya transportasi bagi masyarakat kepulauan. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut patut dipertanyakan. Sebab Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeliharaan armada, malah kapalnya sering mangkrak, dana subsidi terkesan hanya menjadi “tambal sulam” tanpa menyentuh akar permasalahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi krusial untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika melihat PT. Sumekar Line mengelola dana subsidi, seharusnya bisa membenahi pelayanan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya PT sumekar line tidak berkontribusi terhadap PAD dan malah terdapat banyak karyawan tak digaji.
Ketidakberdayaan PT Sumekar Line dalam membenahi diri seolah menjadi cerminan kurangnya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah daerah. Masyarakat kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar retorika, melainkan kebijakan yang berpihak, pengawasan yang ketat terhadap kinerja BUMD, dan solusi konkret untuk mengatasi masalah transportasi laut yang krusial bagi kepulauan.
Sudah saatnya Bupati bertindak tegas dan tidak lagi memberikan angin surga. Audit investigasi terhadap pengelolaan dana subsidi PT Sumekar Line harus segera dilakukan. Perombakan total manajemen yang tidak kompeten adalah sebuah keharusan. Yang terpenting, komitmen nyata untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat kepulauan harus dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan sekadar retorika. Masyarakat kepulauan Sumenep tidak butuh janji basi, masyarakat butuh kapal yang beroperasi, pelayanan yang layak, dan kejelasan kemana raibnya uang rakyat miliaran rupiah itu! Kegagalan PT Sumekar Line adalah kegagalan pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Oleh : Ahmad Khairuddin
Ketua Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS)
Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ki Hadjar Dewantara
Disclaimer : Sepenuhnya tanggungjawab opini tersebut adalah tanggungjawab penulis.
