Netranews.co.id, Sumenep – Puluhan mahasiswa asal Kepulauan Kangean yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) dan Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) geruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur. Jum’at, 15 Agustus 2025.
Demonstrasi itu dilakukan bertepatan dengan penyampaian pidato Presiden Prabowo yang disaksikan seluruh pejabat eksekutif maupun legislatif, baik Bupati, Wakil Bupati, Ketua seluruh anggota DPRD Sumenep.
Demo oleh puluhan mahasiswa asal Kepulauan Kangean itu diawali dengan orasi terkait masalah yang mereka soal, yaitu pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kepulauan Kangean yang dinilai timpang jika dibandingkan dengan daratan.
Setelah kurang lebih satu jam berorasi, massa aksi ditemui oleh Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri yang juga menjawab sejumlah pertanyaan massa aksi.
Namun, jawaban itu belum memuaskan massa aksi karena tidak ditemui langsung oleh Ketua DPRD dan Bupati Sumenep yang pada waktu bersamaan sedang melakukan giat mendengarkan pidato presiden dan rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS.
Hal itu menyebabkan mahasiswa menerobos masuk melalui pintu sebelah utara yang tidak dijaga aparat. Kendati demikian, polisi langsung menyeret mahasiswa untuk kembali keluar pagar hingga memicu sedikit kericuhan dan saling dorong.
Koordinator lapangan demonstrasi, Abdurrahman Saleh mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak serius melakukan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Kepulauan.
Pasalnya, kata dia, sejumlah poros di dua Kecamatan di Kepulauan Kangean masih belum tersentuh pembangunan, seperti di poros jalan Desa Batuputih, Tembayangan hingga Cangkramaan.
“Ironisnya, selama ini bukannya menunjukkan empati dan keberpihakan kepada pada masyarakat kepulauan, pemerintah daerah justru lebih sibuk mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak prioritas seperti pembangunan gedung DPRD baru dan tugu keris,” kata Rahman, Jum’at (15/08).
Selain itu, ketua IMKS, Ahmad Khairuddin juga menyatakan sikap tegasnya untuk mengawal pembangunan infrastruktur jalan di kampung halamannya yang jauh dari kata sejahtera.
“Jalan bukan hanya bicara soal kenyamanan, melainkan urat nadi perekonomian, jalur mobilitas pendidikan, akses kesehatan, dan penghubung kehidupan sosial budaya masyarakat Kangean,” tegas Khairul saat berorasi.
Desakan yang sama juga disampaikan ketua FORMAKA, Rifqy Qolib Mustafa. Ia mengungkapkan bahwa demo ini merupakan bentuk pengabaian untuk menghukum pelanggaran prinsip keadilan pembangunan yang selama ini berlangsung di Sumenep.
“Fakta di lapangan sudah menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, khususnya di Pulau Kangean. Foto-foto yang kami bawa ini potret jalan di Pulau Kangean. Ini jalan, bukan sawah, tapi lebih menyerupai sawah daripada disebut jalan,” ungkap Arif saat berorasi di depan perwakilan DPRD Sumenep, M. Muhri.
Ada pun dalam aksi gabungan itu, IMKS dan FORMAKA menyampaikan 3 (tiga) tuntutan, di antaranya:
- Menuntut Pemkab Sumenep untuk segera merealisasikan Pembangunan infrastruktur jalan di kangean yang sudah di anggarkan dari APBD 2025
- Komisi III DPRD Sumenep segera mendesak Dinas PUTR untuk memprioritaskan Pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean sesuai SK Bupati Nomor 188/2013/KEP 435.103/2024.
- Mendesak DPRD dan Bupati Sumenep untuk memprioritaskan Pulau Kangean dari segi anggaran, serta dianggarkan pada APBD Tahun 2026 untuk pembangunan jalan di sejumlah poros di bawah tanggung jawabnya.
Sementara itu saat menemui massa aksi, M. Muhri mengapresiasi Mahasiswa Kepulauan yang menyampaikan aspirasinya untuk merepresentasikan Masyarakat Kepulauan secara umum.
Menurutnya, aspirasi itu memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.
“Ini menurut saya salah satu langkah yang tepat, saya apresiasi. Soal Infrastruktur di Kepulauan itu sudah kami upayakan sejak lama, salah satunya kita sudah mendatangi DPR RI untuk mengambil kembali DAK, itu salah satu langkah untuk menghilangkan disparitas,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Komisi III bersama Pemerintah Daerah telah menganggarkan melalui APBD 2025 meskipun tidak mampu mengembalikan Dana Alokasi Khusus dari pusat.
“Tahun ini ada tiga titik di Kepulauan yang sudah dianggarkan, Insyaallah semangat kami tidak akan ada lagi disparitas, tidak ada pulau tidak ada darat, kita satu,” jelasnya.
Disinggung soal salah satu poros yang belum tersentuh pembangunan, seperti poros tiga desa yaitu Desa Batuputih, Tembayangan hingga Cangkramaan, Muhri menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 pasti akan dibahas, mengingat itu juga kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.
“2026 ini kita kan sudah akan pembahasan KUA-PPAS, meskipun saya tidak hafal detail isinya, tapi itu juga akan saya sampaikan di rapat nanti ke dinas agar segera dimasukkan dan dibangun,” pungkasnya tegas. (Dim/red)
