Netranews.co.id, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan adanya persoalan ketentuan waktu dalam proses penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumat, 20 November 2026.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (20/11), Mahfud meminta Presiden RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memperhatikan ketentuan pengajuan calon wakil presiden pengganti.
Menurut Mahfud, apabila hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, pelaksanaan sidang yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan keabsahan.
Ia menjelaskan, UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon wakil presiden pengganti dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR. Sementara itu, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR disebut menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender.
Perbedaan pengaturan tersebut, menurut Mahfud, perlu disinkronkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum dalam proses pergantian wakil presiden.
Mahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon pengganti dari Presiden.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” tulis Mahfud.
Ia mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pengganti pada 20 November 2026, sidang MPR dapat dijadwalkan ulang pada 10 Desember 2026.
Menurut dia, penghitungan waktu tersebut perlu dilakukan secara cermat apabila penyerahan nama calon dilakukan pada hari berikutnya, termasuk setelah Presiden kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC).
Mahfud menambahkan, penyesuaian jadwal tetap harus memperhatikan batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.
Ia menilai, persoalan penghitungan hari tersebut tampak sederhana, tetapi perlu menjadi perhatian agar proses penggantian wakil presiden tidak memunculkan persoalan politik baru.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tulisnya. (red)
