Netranews.co.id, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih mandiri dan berdaya saing. Jumat, 13 Februari 2026.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya, Tatik, mengatakan pendampingan mencakup aspek legalitas, kelembagaan usaha, peningkatan sumber daya manusia, hingga pemasaran.
“Legalitas usaha berupa NIB dan legalitas produk seperti sertifikat halal, pendaftaran merek, PIRT melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan, serta pendampingan izin edar produk. Pemkot tidak menerbitkan izin, tetapi memfasilitasi prosesnya,” ujar Tatik.
Sepanjang 2025, sebanyak 4.409 UMKM difasilitasi memperoleh sertifikat halal dan 1.141 di antaranya telah memiliki sertifikat merek. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis dan ditanggung Pemkot Surabaya.
Setelah legalitas terpenuhi, pendampingan dilanjutkan pada diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan inovasi melalui pelatihan serta konsultasi. Dinkopumdag juga memfasilitasi kemitraan dan pemasaran melalui toko UMKM Surabaya, hotel dan restoran, platform e-PEKEN, Surabaya Kriya Galeri, hingga berbagai event kolaborasi bersama BUMN dan BUMD.
Untuk 2026, Pemkot menargetkan 500 UMKM difasilitasi legalitas usaha, 10 sentra wisata kuliner mendapat pelatihan pemasaran, 136 UMKM memperoleh akses kemitraan, serta peningkatan kapasitas pemasaran bagi 5.220 UMKM.
Promosi juga dilakukan melalui pameran lokal dan nasional, termasuk Inacraft di Jakarta. Selain sebagai sarana penjualan, pameran dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, Program Manager Koso Nippon, Taki Kitada, mengatakan kerja sama pendampingan UMKM dengan Pemkot Surabaya telah berjalan selama enam tahun. Menurut dia, Surabaya dapat menjadi percontohan bagi daerah lain jika program ini berhasil.
“Inisiatif pendampingan UMKM tahun ini sepenuhnya berasal dari Pemkot Surabaya, kami membantu proses review dan monitoring,” ujar Kitada.
Ia menambahkan, Koso Nippon juga bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Bappenas untuk mengoptimalkan sistem monitoring agar program berjalan berkelanjutan. (Huda)
