Netranews.co.id, Blitar – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. 28 Februari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengawal pelaksanaan program MBG yang kini berjalan secara nasional. Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil, mengatakan keterlibatan media dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga mutu layanan.
“Media kami harapkan menyampaikan informasi yang utuh, lengkap, dan berkeadilan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Abdullah, dikutip dari Ketikcom, Jumat (27/2).
Abdullah mengakui, BGN menghadapi keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi ribuan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
“BGN sendiri memiliki SDM yang terbatas dalam menangani dapur MBG atau SPPG yang sekarang jumlahnya telah lebih dari dua puluh empat ribu dapur ini yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia,” katanya.
Karena itu, menurut dia, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada BGN. Pemerintah daerah, satuan tugas terkait, pengelola dapur, hingga masyarakat diminta berperan aktif memastikan program berjalan sesuai standar.
“Maka dari itu, pentingnya kolaborasi antara BGN, satgas yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah, peran aktif awak media, bahkan masyarakat untuk berperan aktif,” ujarnya.
Abdullah juga meminta kepala dapur atau penanggung jawab SPPG meningkatkan pengawasan internal. BGN, lanjut dia, rutin menggelar evaluasi melalui rapat daring untuk menindaklanjuti laporan dan kendala di lapangan.
“Upaya aktif kita dalam menanggapi tiap laporan yang masuk melalui rapat-rapat online seperti zoom meeting dalam menghadapi tiap permasalahan,” katanya.
Ia bahkan mendorong media untuk melaporkan secara rinci jika menemukan dugaan pelanggaran di dapur SPPG, termasuk terkait penyajian makanan yang tidak sesuai standar.
“Tolong teman media juga sampaikan laporan kepada kami melalui pemberitaan detail jika ada potensi pelanggaran di SPPG, seperti menu keringan dengan sajian mentah, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebagai tambahan pengawasan, BGN telah memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap dapur MBG yang terhubung langsung dengan sistem pemantauan pusat.
“CCTV sudah terpasang di tiap sudut dapur dan langsung terekam masuk di pengawasan BGN, maka kami juga dapat memonitoring langsung kinerja tiap dapur di seluruh Indonesia,” kata Abdullah.
Ia menegaskan, BGN mendukung peran media dalam memberikan informasi akurat kepada masyarakat agar pelaksanaan MBG tidak diselimuti kabar bohong.
“Pada prinsipnya kita mendukung peran media untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait program MBG ini, dalam rangka mendapat informasi dengan benar tanpa hoaks,” tuturnya.
Sementara itu, Nurhadi memastikan standar layanan dapur MBG akan diperketat. Ia menyebut dapur SPPG yang mengalami insiden berulang tidak hanya mendapat evaluasi, tetapi juga berpotensi diturunkan kelas hingga direkomendasikan untuk menghentikan operasional.
Menurut Nurhadi, BGN tengah menyiapkan sistem klasifikasi dapur dalam tiga kategori, yakni grade A, B, dan C. Grade A diberikan kepada dapur dengan standar pelayanan tinggi. Grade B untuk dapur yang pernah mengalami satu insiden. Sedangkan grade C diperuntukkan bagi dapur dengan kejadian serupa yang berulang.
“Kami juga sering turun langsung ke lapangan, kalau sampai dua atau tiga kali kejadian, rekomendasinya bisa penutupan,” kata Nurhadi.
Ia berharap sistem klasifikasi tersebut dapat menjaga kualitas layanan program MBG sehingga penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang aman dan layak, termasuk di Kabupaten Blitar. (red)
