Netranews.co.id, Makassar – Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di kawasan Pantai Losari, Makassar, Rabu (9/7/2026), sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret seorang oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Massa aksi menyatakan kegiatan tersebut merupakan seruan moral agar aparat penegak hukum mengusut dugaan perkara tersebut secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam orasinya, peserta aksi menilai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum apabila tidak ditangani secara terbuka.
Mereka juga menyoroti informasi mengenai dugaan kasus TPPU yang dikaitkan dengan Febri Ardiansyah, yang disebut pernah menangani sejumlah perkara besar, termasuk di sektor pertambangan.
Massa aksi menyebut informasi mengenai dugaan tersebut mencuat setelah adanya penggeledahan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya di salah satu rumah dan sebuah kafe di Jakarta Selatan yang dilaporkan menemukan sejumlah barang bukti berupa emas dan mata uang asing.
Koordinator aksi Aliansi Hukum Indonesia, Fajar menegaskan seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.
“Pertama, kami mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri agar mengusut dan menindak tegas setiap oknum jaksa maupun pejabat kejaksaan yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi ataupun TPPU,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, tuntutan kedua pihaknya meminta seluruh dugaan tindak pidana yang melibatkan aparatur penegak hukum diusut secara transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.
Selanjutnya, massa aksi meminta Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Polri agar tetap konsisten mengungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Kejaksaan Agung.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” tandasnya.
Menurut fajar, kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum sehingga setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat wajib diproses secara akuntabel.
“Kepercayaan publik merupakan aset terbesar institusi penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun,” pungkasnya tegas. (Red)
