Netranews.co.id, Banyuwangi – Kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang kerap menghambat distribusi logistik menjadi perhatian Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Setelah menerima aspirasi para sopir truk, pemerintah daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan menyepakati beberapa langkah untuk memperbaiki pelayanan penyeberangan Jawa-Bali.
Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi antara Ipuk dan para pengemudi truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi para sopir truk di Kantor Pemkab Banyuwangi sehari sebelumnya. Mereka meminta bertemu langsung dengan bupati untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi saat mengantre penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.
Audiensi turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pertemuan itu, masing-masing instansi menyampaikan pandangan dan membahas solusi sesuai kewenangannya. Sejumlah usulan kemudian disepakati sebagai langkah awal untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan dan memperlancar arus kendaraan logistik.
Salah satu poin yang dibahas adalah penerapan jadwal keberangkatan kapal atau time table secara tepat waktu. Apabila terjadi pelanggaran terhadap jadwal tersebut, KSOP akan memberikan teguran hingga sanksi penalti.
Selain itu, muncul usulan pemberian kompensasi oleh pengelola pelabuhan apabila terjadi keterlambatan keberangkatan lebih dari 12 jam yang bukan disebabkan faktor alam atau cuaca. Kesepakatan tersebut juga mencakup enam poin lainnya yang diarahkan untuk memperbaiki layanan penyeberangan.
Ipuk mengatakan, audiensi menjadi ruang bagi para sopir untuk menyampaikan kondisi nyata yang mereka hadapi di lapangan, khususnya ketika kemacetan terjadi di kawasan pelabuhan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.
Pemkab Usulkan Pelebaran Jalan dan Percepatan Dermaga
Tak berhenti pada kesepakatan dalam audiensi, Ipuk langsung mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan untuk mengurai kepadatan kendaraan dan meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Usulan yang disampaikan meliputi pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan agar menambah kapal berukuran besar untuk melayani lintasan penyeberangan Jawa-Bali.
Menurut Ipuk, dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diperlukan agar persoalan kemacetan yang berdampak terhadap aktivitas pengangkutan barang dapat ditangani secara menyeluruh.
“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.
Sementara itu, perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), menyambut positif hasil audiensi tersebut. Ia mengaku lega karena para sopir mendapat kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung kepada bupati dan memperoleh kesepakatan yang diharapkan.
Muhlasin berharap kesepakatan itu tidak berhenti sebagai hasil pertemuan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan dan mengurangi kemacetan di Pelabuhan Ketapang.
“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” kata Muhlasin. (Rif/red)
