Netranews.co.id, Sumenep – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, M. Muhri, mendorong koordinasi lintas sektor untuk menangani kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Jum’at 23 Oktober 2026
Ia menyebut sejumlah pemangku kepentingan mulai bergerak membantu masyarakat terdampak, meskipun upaya penanganan yang dilakukan saat ini masih jauh dari ideal.
Muhri menilai, penanganan kekeringan seharusnya dipersiapkan lebih awal, termasuk dalam merealisasikan bantuan sumur bor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Harusnya kita ini, kita semua termasuk saya ini, menyiapkan dari awal. Misalkan seperti rencana bantuan Pemprov itu, harusnya sebenarnya empat atau tiga bulan yang lalu sudah harus ready,” ujar Muhri saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon, pada Kamis (22/10).
Meski menilai persiapan bantuan tersebut terlambat, Muhri tetap mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi karena bantuan sumur bor dibutuhkan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
“Nggak apa-apa sih, mending lambat ketimbang tidak, kan ya,” katanya.
Ia berharap bantuan sumur bor tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan air bersih.
Muhri juga menegaskan pentingnya memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan terlaksana sesuai peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya.
“DPRD Sumenep akan mengawasi pelaksanaan bantuan tersebut agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Selain penanganan kekeringan saat ini, Muhri mengatakan mitigasi telah beberapa kali dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep.
Ia menjelaskan, DPUTR telah memiliki kegiatan yang dapat mendukung penyediaan air bagi masyarakat, termasuk melalui pengeboran sumur di sejumlah wilayah.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi keterbatasan kegiatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak kekeringan.
“Dinas PUTR dalam hal ini ada kegiatan untuk yang bisa melakukan penyediaan air, baik itu mengebor maupun yang lainnya. Itu memang sudah kita siapkan. Cuma lagi-lagi karena memang kegiatan itu terbatas,” jelasnya.
Karena itu, ia menyebut koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun pusat untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.
Pihak-pihak yang dihubungi antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ia mengupayakan dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan air bersih, terutama bagi sejumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan.
Muhri mengungkapkan, sejumlah pihak telah mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat, termasuk anggota DPR RI dari PKB yang membantu distribusi air bersih.
“Kemarin itu ada teman-teman DPR RI dari PKB Sumenep juga bantu beberapa 5.000 liter air,” ungkapnya.
Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin, disebut turut membantu sejumlah daerah yang mengalami kekeringan.
Muhri mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak tersebut karena penanganan kekeringan membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Jadi alhamdulillah semuanya guyub ya,” tuturnya.
Ke depan, Muhri akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPUTR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep untuk membahas pemetaan wilayah terdampak sekaligus menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah.
Ia juga berencana memanggil kedua instansi tersebut guna mengevaluasi penanganan kekeringan dan membahas kebutuhan penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan, ia berharap penanganan kekeringan dapat berjalan lebih efektif.
“Langkah ini ya harus dilakukan, agar tidak hanya membantu masyarakat menghadapi kekeringan yang sekarang, tetapi juga memperkuat kesiapan dan memitigasi persoalan serupa ke depannya,” pungkasnya. (Dim/red)
