Netranews.co.id, Sumenep – Nahdlatul Ulama (NU) bersama sejumlah tokoh agama dan elemen masyarakat Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah bertindak tegas terhadap tempat hiburan malam yang terbukti melanggar perizinan dan disinyalir menjadi lokasi peredaran narkotika maupun minuman keras (miras).
Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama Forum NU Bersama Tokoh Agama se-Kabupaten Sumenep tertanggal 10 November 2026. Pernyataan itu juga mendapat dukungan dan diketahui Ketua PCNU Sumenep, KH. Md. Widadi Rahim.
Dalam pernyataan tersebut, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait segera menutup serta mencabut izin operasional tempat hiburan malam yang terbukti melanggar ketentuan.
Sejumlah tempat hiburan yang menjadi perhatian di antaranya Mr. Ball, JBL, Potre, Lotus, Harmoni, serta kafe dan tempat karaoke sejenis.
Ketua PCNU Sumenep, KH. Md. Widadi Rahim, menegaskan bahwa penertiban tempat hiburan yang melanggar aturan perlu dilakukan secara serius demi menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar bertindak tegas terhadap tempat hiburan yang terbukti melanggar perizinan, terlebih jika disinyalir menjadi wadah penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman keras,” demikian sikap yang disampaikan dalam pernyataan bersama tersebut.
Selain penertiban tempat hiburan, forum tersebut juga memberikan dukungan penuh kepada Polresta Sumenep, BNN Provinsi Jawa Timur, dan BNNK Sumenep untuk meningkatkan razia serta memberantas jaringan peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya.
Mereka menilai, pemberantasan narkoba membutuhkan langkah berkelanjutan dan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
Forum tersebut juga mendesak Pemkab Sumenep dan DPRD segera melengkapi serta memperkuat Peraturan Daerah (Perda) beserta aturan turunannya mengenai tata kelola tempat hiburan dan penanganan penyakit masyarakat.
Penguatan regulasi dinilai penting agar aparat memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan sanksi administratif, termasuk penutupan permanen terhadap tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, marwah daerah, serta nilai religius dan budaya Sumenep. Jika menemukan potensi pelanggaran penyakit masyarakat, hendaknya segera melaporkannya kepada pihak berwenang,” demikian salah satu poin seruan dalam pernyataan sikap tersebut.
Pernyataan bersama itu melibatkan Pengurus Harian PCNU Sumenep, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Rabithah Alawiyah, para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Sumenep, serta tokoh masyarakat.
Sejumlah unsur pemerintah dan aparat keamanan juga tercantum dalam daftar peserta, di antaranya Kodim 0827 Sumenep, BNNK, Polresta Sumenep, Satpol PP, Disbudporapar, DPMPTSP, dan Diskoperindag.
Selain itu, turut tercantum Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) serta Ketua Lakpesdam NU.
Melalui pernyataan tersebut, Forum NU Bersama Tokoh Agama berharap Sumenep tetap menjadi daerah yang aman, tenteram, dan kondusif, sekaligus terbebas dari ancaman narkotika dan peredaran miras ilegal. (Sen/red)
