Netranews.co.id, Sumenep – Sejumlah event bergengsi yang masuk dalam rangkaian Kalender Event 2024 menjadi sorotan banyak pihak lantaran adanya indikasi monopoli dari salah satu Event Organizer (EO) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Jum’at, 6 September 2024.
Salah satunya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep yang meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengevaluasi pelaksanaan event-event yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
“Monopoli EO ini sangat merugikan. Kami meminta Bupati segera melakukan evaluasi penyelenggaraan 100 event dalam Sumenep Calendar Event 2024 ini agar ada transparansi,” kata Ketua SMSI Sumenep, Wahyudi, pada Jum’at (06/9/2024).
Wahyu menjelaskan, monopoli oleh satu EO ini akan menghambat pergerakan ekonomi pelaku EO lain yang tidak kalah berkualitas, karena tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola event official Pemkab Sumenep.
“Kami ingin EO yang lain juga punya peran yang sama dalam mensukseskan Kalender Event Sumenep 2024. Jangan hanya satu oknum yang mendominasi,” jelasnya.
Jurnalis senior Sumenep itu juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan event, agar hasilnya maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat.
Sebab, menurutnya, EO tunggal itu saat ini leluasa memainkan peran untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Terbukti pada event Madura Night Vaganza yang dibuka oleh Bupati Sumenep tadi malam di GOR A Yani itu malah menarik biaya pendaftaran 1,5 juta untuk OPD dan 850 untuk pelaku UMKM. Jadi kalau begini kan bukan pemberdayaan namanya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Wahyu meminta Bupati Fauzi agar segera mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi masalah ini, agar event-event yang akan dilaksanakan tidak hanya jadi bancakan oknum tertentu saja.
“Jika tidak segera dievaluasi, kami khawatir akan ada ketidakpuasan dari masyarakat terkait transparansi penyelenggaraan,” tegasnya.
Harusnya, kata dia, Pemkab selaku penyelenggara harus bersikap adil dan terbuka dalam proses pemilihan EO untuk menjaga integritas dan transparansi.
“Kita butuh keterbukaan, tidak boleh ada monopoli dan semua EO harus punya kesempatan yang sama,” tutup Wahyudi.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohammad Iksan mengatakan pemilihan EO itu memang berdasarkan petunjuk Bupati langsung.
Ia mengaku tidak bisa ikut campur banyak terkait penentuan siapa yang akan dipilih jadi E0 dalam 100 Kalender Event Sumenep 2024.
“Kalau masalah EO itu sesuai petunjuk beliau,” ujarnya singkat melalui aplikasi telpon WhatsApp, pada Jum’at (06/9/). (Dim/red)
