Netranews.co.id, Sumenep – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Hairul Anam, mengecam keras penayangan konten bermuatan SARA oleh salah satu program televisi nasional milik TRANS7 yang dinilai tidak hanya mencederai nilai-nilai pesantren, tetapi juga mencoreng nama baik salah satu Kiai Besar. Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Hairul, konten tersebut ditayangkan tanpa sensor yang memadai dan telah menimbulkan keresahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa hal semacam itu tidak bisa ditoleransi karena menyangkut marwah pesantren sebagai pusat pendidikan dan moral bangsa.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga pusat peradaban dan penjaga moral bangsa serta negara. Tayangan seperti ini sangat tidak pantas, mencoreng pesantren, dan harus direspons cepat agar tidak menimbulkan persoalan baru yang berbau SARA,” tegasnya.
Atas kejadian itu, Fraksi PPP DPRD Sumenep mendesak pihak TRANS7 untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui siaran langsung di televisi. Permintaan maaf itu, menurut Hairul Anam, penting untuk memulihkan nama baik pesantren dan tokoh yang telah dirugikan.
“Kami mendesak permintaan maaf disampaikan secara resmi dan disiarkan langsung di platform televisi mereka, bukan hanya melalui media sosial atau pernyataan tertulis,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta TRANS7 membuat program khusus yang objektif dan berimbang mengenai kehidupan pesantren. Program tersebut diharapkan mampu menggambarkan nilai-nilai pendidikan pesantren yang sesungguhnya kepada masyarakat luas.
“Sebagai bentuk tanggung jawab, TRANS7 harus menayangkan program khusus tentang pesantren secara objektif. Ini penting untuk menyeimbangkan isi tayangan sebelumnya yang sangat merugikan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia juga mendesak pemecatan pemimpin redaksi dan tim kreatif yang terlibat langsung dalam produksi dan penayangan konten bermasalah tersebut. Ia meminta mereka membacakan naskah tayangan yang menjadi polemik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Pimpinan redaksi dan tim kreatif harus bertanggung jawab. Mereka yang membuat dan menayangkan, jadi tidak cukup hanya minta maaf. Harus ada langkah tegas, termasuk pemecatan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak, terutama lembaga penyiaran nasional, lebih berhati-hati dalam menyajikan konten yang menyangkut institusi keagamaan. Hairul Anam menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan mencegah munculnya ketegangan SARA akibat kelalaian media.
Diketahui, sebelumnya konten di stasiun televisi Trans 7 menayangkan program Xpose Uncensored yang berisi konten SARA tentang kehidupan santri di salah satu pesantren di Jawa Timur. Tayangan itu mendapatkan kecaman publik bahkan pemboikotan.
Atas ditayangkannya konten tersebut, pihak TRANS7 telah membuat video pernyataan permintaan maaf yang ditayangkan di televisi dan kanal YouTube resminya.
Direktur Produksi TRANS7, Andi Chairil dalam video resminya mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, bahkan telah melakukan pemutusan kerja sama dengan rumah produksi yang membuat tayangan itu.
“TRANS7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama dengan rumah produksi yang membuat tayangan tersebut,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan tabayun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai pesantren yang dirugikan. TRANS7 juga telah menerima audiensi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) Jabodetabek pada Selasa (14/10/2025).
“Sekali lagi TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya kepada segenap Kiai dan keluarga, para pengasuh serta alumni Ponpes Lirboyo, juga kepada Ponpes Miftahul Ulum Lepelele, serta kepaada seluruh Ponpes se-Indonesia,” kata Andi Chairil lebih lanjut. (Dim/red)
