Netranews.co.id, Sumenep – Mahasiswa asal Kangean kecam statement Anggota DPRD Sumenep Daerah Pilih (Dapil) VIII, Badrul Aini yang mengaku mempertaruhkan nama baiknya di mata masyarakat Kepulauan Kangean karena pro dengan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang akan dilakukan oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di Perairan Dangkal West Kangean. Jum’at, 24 Oktober 2025.
Statement Badrul Aini terjadi dinyatakan secara publik pada saat kegiatan Diskusi dengan tema “Seismik, Migas, Infrastruktur Jalan, Listrik dll di Kepulauan Kangean”, yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, di kediaman Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dengan mengundang Anggota DPRD Dapil VIII dan tokoh masyarakat yang dianggap menolak migas.
Dalam diskusi itu, Badrul mengaku namanya jadi buruk di Kepulauan karena dinilai pro eksplorasi migas dan menyayangkan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kangean.
“Pertaruhan nama saya hancur hari ini di Pulau karena saya pro migas, sebab saya bermimpi bahwa dengan adanya migas maka jalan akan baik, bandara akan ada dan industri akan ada,” kata Badrul dalam diskusi, pada Selasa (21/10/2025) malam.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu diedukasi terkait kepentingan publik dimana migas tidak akan merusak ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan yang disebut-sebut oleh masyarakat penolak seismik.
“Bukan karena saya dukung KEI, tapi faktanya memang migas ini tidak mengganggu. Jadi perlu dibentuk tim khusus untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena penolakan yang terjadi menyatakan bahwa tani akan rusak dan laut bisa tidak ada ikannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa akan jadi orang terdepan yang akan menyuarakan agar survei seismik yang akan dilakukan oleh PT KEI bisa tetap dilanjutkan hingga Kangean bisa menjadi penghasil migas.
“Saya akan jadi yang pertama memimpin demo kalau seismik itu dihentikan Jadi mohon maaf nanti kalau saya demo, saya akan bawa masyarakat ke Jakarta kalau seismik ini dihentikan hanya karena persoalan remeh-temeh,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penolakan masyarakat itu juga berdasar dan perlu diselesaikan, bahwa migas ini akan memiliki beberapa dampak buruk. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemkab juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kepulauan Kangean agar masyarakat bisa mengerti akan dampak baik keberadaan migas.
Menanggapi hal itu, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM), Ahmad Fadlan Masykuri mengecam statement Badrul Aini yang dinilai mengkhianati rakyatnya.
Menurutnya, narasi Badrul tersebut patut dipertanyakan apakah benar-benar menjadi wakil rakyat atau menjadi wakil dari korporasi yang katanya untuk perkembangan tetapi ia sebut sebagai penjelajahan versi terbaru.
“Saya tidak habis pikir. Ditengah keresahan rakyat, seorang wakil rakyat justru menantang rakyatnya sendiri. Ini bukan keberanian, ini kebodohan politik dan arogansi kekuasaan,” kata Fadlan.
Ia menambahkan, rakyat Kangean menolak bukan karena bodoh, melainkan karena pihaknya tahu bagaimana alam akan dieksploitasi tanpa tanggung jawab.
“Kami tidak anti kemajuan, tapi kami menolak karena selama ini tidak ada kemajuan selama KEI di Blok Kangean. Jadi jangan lagi menjual kata ‘pembangunan’ untuk menutupi kerakusan,” tambahnya.
Senada, Koordinator Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK), Ahmad Faiq Hasan juga menilai bahwa pernyataan Badrul sebagai anggota Dewan yang menyebut bahwa kegiatan survei seismik migas akan menunjang pembangunan di kepulauan merupakan bentuk retorika pembangunan yang tidak berpijak pada realitas.
“Faktanya, sudah hampir tiga dekade kegiatan eksploitasi migas yang di lakukan oleh KEI di kepulauan Kangean, namun masyarakat kangean masih jauh dari kesejahteraan dan pembangunan yang dijanjikan,” ungkapnya Faiq.
Ia menilai, selama ini persoalan Infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan dan peningkatan ekonomi lokal tidak menunjukkan kemajuan, sementara sumber daya alam terus dieksploitasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan migas ini tidak menguntungkan masyarakat Kepulauan yang terdampak bahkan Pernyataan anggota DPRD tersebut justru memperlihatkan lemahnya lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta distribusi keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan,” jelasnya.
Menurutnya, sikap Badrul terlalu arogan dan telah mengkhianati rakyatnya dengan menyatakan akan memimpin aksi demonstrasi apabila survei seismik migas di pulau kangean dibatalkan. Hal itu, kata dia, sangat kontradiktif dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat.
“Statement Badrul yang menyatakan akan memimpin aksi demonstrasi jika kegiatan Survei seismik tersebut dibatalkan menimbulkan tanda tanya serius, di pihak mana sesungguhnya ia berdiri, rakyat atau kepentingan korporasi,” tandasnya.
Ia menyebut bahwa sikap Badrul akan memicu konflik horisontal antara yang menolak dan yang ia minta untuk menerima eksplorasi. Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah menyatakan penolakan secara terbuka dan serentak.
Sehingga, kata dia, langkah yang perlu diambil oleh seorang wakil rakyat adalah memperkuat posisi rakyat melalui jalur politik sebagai representasi masyarakat, bukan malah akan memimpin aksi demonstrasi.
“Ini akan mencederai integritas moral dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang seharusnya berdiri di garis rakyat, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan modal,” pungkasnya. (Dim/red)
