Netranews.co.id, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) segera menghentikan seluruh kegiatan survei seismik di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, pasca pecahnya konflik antara warga dan aparat. Kamis, 6 November 2025.
Anggota DPRD Jatim, Nur Faizin, menilai ledakan amarah warga hingga berujung pembakaran fasilitas merupakan akibat dari lambannya respons pemerintah dan arogansi PT KEI yang tetap melanjutkan aktivitasnya meski telah berkali-kali diperingatkan.
Menurutnya, gejolak sosial yang terjadi di Kangean bukan sekadar kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat, tetapi buah dari kelalaian Pemprov Jatim, SKK Migas, serta lemahnya koordinasi pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.
“Kami sudah berulang kali mengingatkan agar survei seismik dihentikan karena potensi gesekan sosial sangat besar, tapi peringatan itu diabaikan. Sekarang setelah terjadi konflik dan pembakaran, baru semua pihak bereaksi,” kata Nur Faizin.
Ia menilai lambannya sikap Pemprov Jatim dan SKK Migas menunjukkan tidak adanya langkah antisipatif, padahal tanda-tanda penolakan masyarakat sudah muncul sejak tahap awal kegiatan eksplorasi.
Nur Faizin menekankan bahwa pemerintah seharusnya hadir sejak awal untuk membangun komunikasi dan kepercayaan publik, bukan baru turun tangan setelah api konflik menyala.
“Kalau sejak awal mau mendengar suara warga dan tokoh masyarakat Kangean, kejadian ini tidak akan terjadi. Pemerintah jangan hanya hadir ketika urusan eksplorasi dan keuntungan sumber daya alam, lalu lepas tangan ketika rakyat marah,” ujarnya prihatin.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan aparat keamanan yang justru memperburuk situasi di lapangan.
“Yang terjadi bukan hanya kericuhan, tapi juga hilangnya kepercayaan publik. Pemerintah dan PT KEI harus introspeksi, jangan sampai kepentingan eksplorasi menghancurkan harmoni sosial di Kangean,” tandasnya.
Ia menegaskan, DPRD Jatim menuntut langkah konkret dari Pemprov, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas ESDM dan instansi terkait yang dianggap lalai mengantisipasi gejolak di lapangan.
“Kami minta Gubernur turun langsung ke Kangean dan berdialog dengan masyarakat, bukan sekadar memberi instruksi dari balik meja birokrasi. Kangean tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan yang mengorbankan ketenangan rakyat,” pungkasnya tegas. (Dim/red)
