Netranews.co.id, Sumenep – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026, menjadi momentum krusial bagi seluruh insan pers untuk merefleksikan kembali marwah jurnalisme di tengah pembangunan nasional maupun daerah. Senin, 9 Februari 2026.
Di moment ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wartawan yang bertugas di wilayah ujung timur Pulau Madura atas dedikasi mereka dalam menyuarakan kebenaran dan mengawal pembangunan daerah selama ini.
Ia menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif.
“Hari Pers Nasional tahun 2026 ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk melihat sejauh mana pers mampu bertahan menjaga idealismenya di tengah gempuran algoritma digital yang sering kali lebih mengutamakan kecepatan dan sensasi daripada verifikasi data,” ujar H. Zainal, pada Senin (09/02/2026).
Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengingatkan kembali bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menetapkan tanggal tersebut sebagai HPN adalah bentuk pengakuan negara terhadap peran vital pers dalam sejarah perjuangan maupun pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menurutnya, perjalanan pers Indonesia telah melewati berbagai fase transformasi yang luar biasa, mulai dari era media cetak konvensional, menjamurnya media siber, hingga kini memasuki era jurnalisme meta semesta yang menuntut adaptasi keterampilan tingkat tinggi dari para pelakunya.
“Tantangan pers di Kabupaten Sumenep saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu karena masyarakat menuntut transparansi total dan akses informasi yang real-time mengenai kebijakan publik serta penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan pandangannya bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, legislatif, dan insan pers di Kabupaten Sumenep selama ini telah berjalan cukup harmonis namun tetap memerlukan peningkatan kualitas dalam aspek daya kritis yang konstruktif.
“Saya berharap teman-teman wartawan di Sumenep tidak ragu untuk mengkritik kinerja kami di DPRD maupun pihak eksekutif asalkan kritik tersebut didasarkan pada data yang valid dan semangat untuk memperbaiki keadaan, bukan didasari oleh kepentingan pragmatis sesaat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pers lokal dalam mengangkat potensi-potensi tersembunyi Kabupaten Sumenep, mulai dari sektor pariwisata kepulauan, kekayaan budaya keraton, hingga potensi ekonomi kreatif masyarakat yang belum terekspos secara maksimal ke kancah nasional maupun internasional.
Menurutnya, pers lokal memiliki kewajiban untuk menjadi etalase daerah yang mampu mempromosikan keunggulan Sumenep sehingga dapat menarik investor dan wisatawan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
“Masa depan pers nasional dan lokal sangat bergantung pada kepercayaan publik yang hanya bisa diraih apabila wartawan teguh memegang Kode Etik Jurnalistik dalam setiap karya jurnalistik yang diproduksinya setiap hari,” terangnya.
Pihaknya juga mendorong perusahaan media di Kabupaten Sumenep untuk terus memperhatikan kesejahteraan para jurnalisnya karena independensi ruang redaksi sering kali berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan wartawan di lapangan.
Dalam konteks pengawasan pembangunan, ia meminta pers untuk terus memantau realisasi proyek-proyek infrastruktur dan program sosial kemasyarakatan di Sumenep agar tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Harapan besar kami gantungkan kepada generasi muda jurnalis Sumenep agar tidak lelah belajar dan meningkatkan kompetensi diri, termasuk penguasaan bahasa asing dan teknologi data, agar mampu bersaing di kancah jurnalisme global yang semakin tanpa sekat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menutupnya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab karena tanpa pers yang sehat, demokrasi akan berjalan pincang dan akuntabilitas kekuasaan akan sulit ditegakkan.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026, semoga pers Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep semakin jaya, semakin cerdas, dan senantiasa menjadi suluh penerang bagi jalan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya. (Dim/red)
