Netranews.co.id, Pamekasan – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) oleh pemerintah dinilai sebagai langkah adaptif untuk merespons tekanan global sekaligus menjaga efisiensi energi nasional.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Achmad Muhlis, mengatakan kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik dunia, khususnya ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.
“Selat tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Setiap ketegangan di wilayah itu berpotensi mengganggu pasokan minyak global, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga energi dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional,” ujar Muhlis, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, WFH bukan sekadar perubahan teknis dalam sistem kerja, tetapi juga mencerminkan transformasi dalam pola relasi sosial. Aktivitas kerja yang sebelumnya berlangsung di ruang publik kini bergeser ke ruang domestik yang lebih privat.
Menurut Muhlis, perubahan tersebut berpengaruh terhadap pola komunikasi, dinamika kekuasaan, hingga bentuk solidaritas antarpekerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan komunitas kerja berbasis digital dengan karakter yang berbeda dari sistem konvensional.
Di sisi lain, WFH dinilai memiliki dua sisi. Kebijakan ini memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, pengurangan mobilitas, serta menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi.
Namun demikian, WFH juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis, seperti rasa isolasi, kejenuhan, hingga kaburnya batas antara kehidupan kerja dan pribadi. “Individu dituntut memiliki manajemen diri yang baik agar tidak mengalami kelelahan psikologis,” kata dia.
Dari sisi ekonomi, Muhlis menilai kebijakan WFH memiliki implikasi yang kompleks. Secara makro, pengurangan konsumsi energi dapat membantu menjaga stabilitas neraca energi nasional dan menahan laju inflasi akibat kenaikan harga energi global.
Akan tetapi, pada level mikro, kebijakan ini berpotensi memengaruhi sektor tertentu seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil yang bergantung pada mobilitas pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi baru.
Lebih lanjut, ia menyebut WFH juga dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap gejolak global. Dengan berkurangnya mobilitas pekerja, konsumsi energi dapat ditekan sehingga memperkuat ketahanan energi negara.
Meski demikian, keberhasilan implementasi WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan budaya kerja. Muhlis menekankan pentingnya kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja, serta pemerataan akses teknologi digital.
Selain itu, sistem kerja jarak jauh juga mendorong perubahan dalam pengukuran produktivitas, dari berbasis kehadiran fisik menjadi berbasis hasil kerja. Pergeseran ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berisiko memunculkan tekanan kerja baru jika tidak diatur dengan baik.
Muhlis menambahkan, kebijakan WFH perlu diintegrasikan dengan langkah lain, seperti penguatan infrastruktur digital, perlindungan sektor terdampak, serta edukasi efisiensi energi kepada masyarakat.
“WFH bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi bagian dari upaya negara beradaptasi terhadap krisis global. Ini menjadi bentuk inovasi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dilihat secara menyeluruh karena melibatkan keterkaitan antara faktor global, nasional, dan individu.
“Di tengah perubahan global yang dinamis, kemampuan mengelola kebijakan secara bijak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial,” kata Muhlis. (ril/Lil)
