Netranews.co.id, Pamekasan – Bupati KH Kholilurrahman mengungkap bahwa kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu ke Kabupaten Pamekasan dalam rangka pembinaan.
Hal ia katakan saat ditanya oleh sejumlah wartawan di Pendopo Pringgitan Ronggosukowati, Kamis (28/5/2026) kemarin.
Ia mengatakan jika agenda tersebut bukan penindakan ataupun operasi tangkap tangan, melainkan kegiatan pembinaan bagi jajaran pemerintahan daerah.
“Saya minta maaf, bukan maksud menutup diri. Memang ada permintaan khusus dari KPK agar kegiatan tidak dibuka ke publik,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan bersama KPK yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan sejumlah instansi terkait pembahasannya diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai aturan serta terhindar dari potensi penyimpangan.
“Tujuan utamanya adalah pembinaan bagi semuanya, baik eksekutif maupun legislatif, bersama kelompok kerja. Secara garis besar tidak ada yang khusus. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya jelaskan.
Dalam agenda tersebut lanjutnya, KPK juga meminta masukan langsung dari sejumlah pejabat yang hadir. Selain itu bupati juga mengungkapkan jika hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD selama ini berjalan baik dan diharapkan semakin memperkuat semangat pemberantasan korupsi di Pamekasan.
“Alhamdulillah, sejak saya menjabat bersama kawan-kawan hasil pemilihan yang lengkap, termasuk dengan DPRD. Harapannya, kita memiliki satu semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Pembinaan dari KPK ungkap bupati akan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk hal-hal administratif yang dinilai kecil pun menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.
Kholilurrahman turut menanggapi kabar yang beredar di luar terkait dirinya disebut dibawa oleh KPK. Ia membantah informasi tersebut dan menilai pemberitaan yang muncul terkesan berlebihan.
“Di luar ada berita yang agak ekstrem, menyebut Bupati dibawa oleh KPK. Saya tegaskan, jika ada hal yang belum jelas, silakan koordinasi langsung dengan saya,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya dikomunikasikan secara langsung agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Pamekasan selalu berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya. (Lil/red)
