Netranews.co.id, Sumenep – Wacana penambahan jumlah Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi tiga orang yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memunculkan diskusi mengenai desain ketatanegaraan Indonesia.
Menanggapi wacana tersebut, Pengamat Politik sekaligus Founder Alajer Nusantara, Moh Mahshun Al Fuadi, mendorong agar pemerintah dan masyarakat turut mengkaji kembali gagasan federalisme yang pernah dibahas oleh Mohammad Hatta.
Menurut Fuad, persoalan ketimpangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak cukup diselesaikan melalui penambahan jabatan di tingkat pusat, melainkan membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan dan distribusi kewenangan.
“Indonesia tidak kekurangan Wakil Presiden. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan daerah memiliki kewenangan, kapasitas, dan ruang yang proporsional untuk mengelola potensi serta menentukan arah pembangunannya sendiri,” ujar Fuad.
Ia menilai, wacana penambahan Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas otonomi daerah, pelaksanaan desentralisasi, distribusi kewenangan, serta keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Fuad juga mempertanyakan apakah desain negara kesatuan dengan pola desentralisasi yang berjalan saat ini telah mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya berbeda.
Karena itu, ia mengusulkan agar evaluasi terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuka sebagai diskursus akademik dan konstitusional, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan model negara federal.
“Jangan sampai kita terus-menerus membicarakan bagaimana membagi posisi dan tanggung jawab pejabat di pusat, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh membicarakan bagaimana membagi kewenangan secara adil kepada daerah,” tegasnya.
Menghidupkan Kembali Diskursus Federalisme
Fuad menyebut, federalisme bukan gagasan yang sepenuhnya asing dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena Mohammad Hatta pernah membahas federasi sebagai salah satu kemungkinan desain politik bagi Indonesia yang memiliki keragaman wilayah dan masyarakat.
Menurutnya, pemikiran Bung Hatta tersebut relevan untuk dikaji kembali dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Ia menjelaskan, federalisme harus dipahami sebagai desain pembagian kewenangan konstitusional antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian, bukan sekadar pembagian wilayah kerja pejabat pemerintah pusat.
“Pemikiran Bung Hatta tentang federalisme patut menjadi bahan kajian kembali. Kita perlu melihat bagaimana negara yang sangat luas dan majemuk dapat membangun tata kelola yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah,” jelasnya.
Fuad menegaskan, dorongan tersebut bukan ajakan untuk mengubah bentuk negara secara tergesa-gesa, melainkan membuka ruang perdebatan akademik mengenai alternatif desain ketatanegaraan Indonesia.
Ia juga merujuk penelitian Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia pada 2019 berjudul Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penelitian tersebut membahas persoalan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta implikasinya terhadap eksistensi NKRI.
Desentralisasi Harus Lebih dari Sekadar Pelimpahan Administrasi
Selain persoalan bentuk negara, Fuad menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan otonomi daerah, mulai dari ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas antardaerah, hingga belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya daerah.
Menurutnya, pemberian tanggung jawab administratif kepada daerah harus diimbangi dengan kewenangan strategis, kapasitas fiskal, serta ruang pengambilan keputusan yang memadai.
Ia menilai, evaluasi hubungan pusat dan daerah perlu mencakup aspek keuangan, pengelolaan sumber daya alam, kewenangan legislasi, pelayanan publik, serta mekanisme representasi politik daerah dalam pengambilan keputusan nasional.
“Desentralisasi jangan hanya menjadi istilah dalam dokumen kebijakan. Harus ada distribusi kewenangan yang nyata, disertai tanggung jawab dan kapasitas fiskal yang memadai,” ungkap Fuad.
Ia menambahkan, penguatan kewenangan daerah harus tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip persatuan nasional agar setiap wilayah memiliki kesempatan mengembangkan potensinya.
Perubahan Bentuk Negara Harus Melalui Kajian Konstitusional
Fuad mengakui, Indonesia secara konstitusional saat ini merupakan negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah, hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.
Karena itu, ia menilai perubahan bentuk negara kesatuan menjadi federal membutuhkan kajian ketatanegaraan mendalam, pembahasan publik yang inklusif, serta proses perubahan konstitusi melalui mekanisme yang sah.
“Yang saya dorong adalah keberanian untuk mengevaluasi. Kita tidak boleh menganggap bahwa desain ketatanegaraan yang ada hari ini tidak boleh diperdebatkan,” katanya.
Fuad juga mengingatkan bahwa gagasan federalisme perlu diuji melalui berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan, ketimpangan kapasitas antardaerah, perlindungan kelompok minoritas, efektivitas pemerintahan, serta jaminan keutuhan nasional.
Ia menegaskan, tujuan utama diskursus tersebut bukan sekadar mengubah bentuk atau kelembagaan negara, melainkan mencari desain pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan secara lebih merata.
“Sudah waktunya kita berani membicarakan masa depan Indonesia secara lebih mendasar. Bukan hanya berapa banyak Wakil Presiden yang dibutuhkan, tetapi bagaimana negara ini membangun hubungan kekuasaan yang adil antara pusat dan daerah,” pungkasnya. (Red)
