Netranews.co.id, Sumenep – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd yang berencana mengeksplorasi migas di perairan dangkal West Kangean, tanggapi berbagai aksi penolakan dari masyarakat lokal. Rabu, 12 November 2025.
Manager Government Affair KKKS Kangean Energi Indonesia Kampoi Naibaho mengatakan, pihaknya menghormati perbedaan pendapat dengan beberapa masyarakat kangean yang menolak survei seismik, baik itu yang dilakukan aliansi nelayan, masyarakat dan Gerakan Mahasiswa Kangean selama ini.
“Selama ini kami terus berusaha melakukan sosialisasi dan pemahaman serta pendekatan kepada mereka,” kata Kampoi saat dikonfirmasi, pada Rabu (12/11).
Ia menjelaskan bahwa KEI telah menjalankan kegiatan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah dalam mencari potensi migas guna mendukung program ketahanan energi.
“Kami terbuka untuk ruang dialog yang berimbang. Kami juga mentaati hukum dan kegiatan survei seismik (bukan eksploitasi) yang kami jalankan sesuai aturan yang berlaku, kami mematuhi keputusan pemerintah,” jelasnya.
Senada, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengatakan, kegiatan seismik adalah target pemerintah terhadap cadangan migas.
“Silakan menyampaikan aspirasi apapun sesuai regulasi,” ucapnya singkat.
Sementara itu, SKK Migas Jabanusa, Anggono pernah mengapresiasi langkah KEI yang berkomitmen melaksanakan survei seismik 3D tersebut. Proyek ini disebut memerlukan investasi besar dan melalui proses perizinan yang ketat, termasuk verifikasi dari aspek lingkungan dan sosial.
“Sebelum kegiatan dimulai, seluruh izin diverifikasi oleh SKK Migas, termasuk kajian lingkungan dan sosial. Jadi semua harus sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Selain memperhatikan aspek lingkungan, SKK Migas juga mendorong agar pelaksanaan survei melibatkan warga lokal.
“Kami ingin manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dengan melibatkan tenaga kerja lokal di lapangan,” katanya.
Survei seismik 3D di perairan Kangean belakangan menjadi perhatian publik dan aktivis lingkungan di Sumenep. Mereka meminta transparansi proses dan jaminan bahwa kegiatan tersebut tidak akan merusak ekosistem laut serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kepulauan.
“Kami selalu terbuka bagi siapa pun tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun aktivis yang ingin berdialog dan memperoleh penjelasan terkait rencana survei ini,” pungkas Anggono.
Sebelumnya, berbagai demonstrasi penolakan telah dilakukan oleh berbagai masyarakat lokal mulai dari aliansi nelayan hingga Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) baik di kepulauan maupun di daratan.
Koordinator aksi Aliansi Nelayan Kangean, Ahmad Yani menyebut demonstrasi laut kali ini merupakan bentuk kekecewaan dan keresahan warga pesisir terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat proyek migas yang dinilai berpotensi mengganggu ekosistem laut dan ruang hidup nelayan.
Menurutnya, masyarakat Kangean khawatir aktivitas eksplorasi migas akan merusak biota laut, mempengaruhi hasil tangkapan ikan, dan mengganggu keseimbangan ekologi laut dangkal di sekitar pulau kecil tersebut.
“Kami sudah berkali-kali menolak, tapi aktivitas survei dan rencana tambang migas terus berjalan. Padahal kami hidup dari laut ini.” ujar Yani saat ditemui di lokasi aksi, Rabu (12/11) siang.
Demonstrasi juga meluas dari Gerakan Mahasiswa Kangean di daratan dan Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Rayon Kangean di kepulauan dengan menyampaikan sejumlah beragam tuntutan.
Koordinator Lapangan (Korlap) GMK, Ahmad Faiq Hasan mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan aksi demonstrasi penolakan survei seismik migas di Pulau Kangean yang lahir dari akar rumput dan kajian strategis mahasiswa.
“Ini bukan sekadar aksi spontanitas atau provokasi dari media, melainkan berangkat dari keresahan kolektif masyarakat kangean yang merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah, laut, dan lingkungan hidup kami sendiri,” ungkapnya.
Ia juga mengecam siaran pers KEI yang seakan mengkambing hitamkan insan pers atas polemik yang ditimbulkan mereka sendiri sejak bertengger di Kepulauan Kangean.
“Kami sebagai pihak yang akan terdampak, menyuarakan penolakan karena kekhawatiran dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas survei seismik, bukan terprovokasi media. Siaran pers itu seakan playing victim,” tegas aktivis PMII Universitas Wiraraja itu. (Dim/red)
