Netranews.co.id, Sumenep – Ratusan mahasiswa aktivis mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial dan Gedung DPRD setempat. Sumenep, 17 April 2025.
BEMSU menyoroti data kemiskinan di Sumenep yang mengalami dualisme antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep.
Massa aksi menuding Dinsos Sumenep telah merekayasa data kemiskinan di DTKS yang menunjukkan angka 277.000 kepala keluarga atau sekitar 647.000 jiwa, sedangkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mencatat 196.420 orang miskin di Sumenep.
“Patut diduga ada rekayasa. Bisa jadi BPS yang benar, sedangkan Dinsos sengaja menaikkan data demi meraup keuntungan dan kepentingan tertentu,” kata Ketua BEMSU, Moh. Syauqi, dalam rilisnya.
Menurutnya, dualisme data kemiskinan dari kedua lembaga tersebut menimbulkan kecurigaan karena keduanya merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial.
“Banyak kemungkinan di balik perbedaan data kemiskinan ini, tidak adanya akurasi data jelas mengancam distribusi kebutuhan kepada yang berhak menerima bantuan,” tandasnya.
Setelah demo di Dinsos Sumenep, pihaknya berpindah ke Gedung Parlemen untuk meminta DPRD Sumenep memanggil Kepala Dinas Sosial dan menjelaskan secara terbuka perbedaan data tersebut.
Menanggapi desakan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi menyebut ketidaksesuaian data kemiskinan ini sudah lama menjadi keprihatinan Komisi III.
“Bahkan saat rapat dengan Dinsos, kami minta data rinci penerima bansos, karena di lapangan ada temuan orang meninggal masih tercatat sebagai penerima,” kata Mulyadi kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa akan kembali memanggil Dinsos usai rapat paripurna untuk mengklarifikasi data kemiskinan dan mengevaluasi sistem pendataan yang digunakan.
“Kami agendakan pemanggilan setelah paripurna. Persoalan kemiskinan ini serius dan harus dibenahi,” pungkasnya. (Dim/red)
